Badan Hukum | Perjanjian | AD/ART | Jakarta

Undang-Undang Jasa Notaris

By on Oct 5, 2013 in Jasa Notaris | 0 comments

Undang-undang jasa notaris sebenarnya tidak ada, sebab jasa notaris adalah bentuk penjualan keahlian yang dimiliki seorang notaris kepada kliennya.

Undang-undang yang ada adalah undang-undang notaris. Undang-undang notaris tercantum dalam Undang-Undang Notaris no 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris.

Dalam undang-undang no 30 tahun 2004 dijelaskan tentang kewajiban, hak, dan kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris. Dalam undang-undang tersebut selain dijelaskan tentang larangan, kewajiban dan kewenangan juga ada sangsi bagi yang melanggar kewajiban tersebut.

Kewenangan yang diatur oleh undang-undang :

  1. Kewenangan umum, seperti membuat akta atau surat perjanjian.
  2. Kewenangan khusus, seperti mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya, membuat tanggal atau salinan dan memasukkannya ke buku khusus.
  3. Kewenangan yang akan ditentukan kemudian, yang artinya kewenangan yang diatur oleh undang-undang yang lain yang dibuat di waktu yang lain.

Kewajiban notaris yang diatur oleh undang-undang :

Kewajiban seorang notaris :

  • Apabila sedang berhalangan atau menolakĀ  dalam memberikan pelayanan kepada publik, maka dalam penolakan memberikan pelayanan kepada publik, harus membuat berita acara atau membuat suatu surat yang mempunyai kekuatan dan argumen hukum yang kuat. Apabila dilanggar maka akan ada sangsinya.
  • Kewajiban membacakan isi akta atau surat perjanjian yang dibuat.
  • Kewajiban menerima peserta magang.
  • Kewajiban merahasiakan isi perjanjian dan segala hal yang menyangkut perjanjian dan kliennya.

Undang-undang tersebut juga mengatur tentang larangan bagi seorang notaris. Larangan tersebut adalah dilarangnya seorang notari meninggalkan wilayah kerjanya di tingkat propinsi selama lebih dari 7 hari tanpa keterangan yang jelas.

Undang-undang tersebut juga mengatur soal tata cara pemanggilan notaris apabila berurusan dengan aparat hukum baik kejaksaan, pengadilan maupun kepolisian harus ada surat ijin dari MPD (Majelis Pengawas Daerah) yang merupakan pengawas dari profesi notaris. Tetapi sejak tanggal 28 Mei 2013, hak istimewa ini telah dihapus oleh MKĀ  (Mahkamah Konstitusi), sehingga terhitung sejak tanggal 28 Mei 2013 apabila ada seorang notaris mengalami masalah dengan hukum maka pihak kepolisian bisa langsung memanggil sang notaris tanpa perlu menunggu surat ijin dari Majelis Pengawas Daerah (MPD).

Yang paling utama tercantum dalam undang-undang tersebut adalah adanya pasal yang mengatur bahwa seorang notaris tidak bisa merangkap jabatan, kecuali rangkap jabatan dengan PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah). Jadi seorang notaris tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengacara, seorang notaris hanya boleh rangkap jabatan sebagai PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Selain dengan Undang-Undang no 30 tahun 2004, seorang notaris harus mematuhi undang-undang yang lain seperti undang-undang mengenai PPAT, undang-undang yang berhubungan dengna perpajakan, begitu juga dengan undang-undang yang lain sepanjang berhubungan dengan jasa notaris.

Jadi kesimpulan dari Undang- Undang no 30 tahun 2004, mengatur :

  • Kewenangan seorang notaris :
  1. Kewenangan Umum.
  2. Kewenangan Khusus.
  3. Kewenangan Tambahan.
  4. Kewajiban seorang notaris, yang apabila tidak dapat melaksanakan tugasnya atau menolak menerima tugas. Maka harus membuat surat atau akta yang menyatakan menolak atau tidak dapat melaksanakan tugas dengan disertai alasan atau argumentasi yang bisa dipertanggung jawabkan secara hukum.
  5. Melarang seorang notaris meninggalkan tugas di tingkat propinsi selama lebih dari 7 hari tanpa alasan yang jelas atau tanpa alasan.

Maka dari itu payung hukum dari jasa notaris adalah undang-undang no 30 tahun 2004.

 

 

 

Post a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>